BPUPKI DAN PPKI

A.   PEMBENTUKAN BPUPKI

Pada tahun 1944 Saipan jatuh ke tangan Sekutu. Demikian halnya dengan pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, dipukul mundur oleh pasukan Sekutu. Dengan demikian seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah hancur dan bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak. Selanjutnya Jepang mengalami serangan udara di kota Ambon, Makasar, Menado dan Surabaya. Bahkan pasukan Sekutu telah mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan Balikpapan.

Dalam situasi kritis tersebut, pada tanggal 1 maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai). Pembentukan badan ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945. dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketua (Kaico). Sedangkan yang duduk sebagai Ketua Muda (Fuku Kaico) pertama dijabat oleh seorang Jepang, Shucokan Cirebonyang bernama Icibangase. R.P. Suroso diangkat sebagai Kepala Sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

B.   SIDANG-SIDANG BPUPKI

Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan bertempat di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta. Upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat Jepang, yaitu : Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Ketujuh yang bermarkas di Singapura dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Keenambelas yang baru). Pada kesempatan itu dikibarkan  bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa itu membangkitkan semangat para anggota dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sidang BPUPKI

1). Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei 1945- 1 Juni 1945)

Persidangan BPUPKI untuk merumuskan Undang-undang Dasar diawali dengan pembahasan mengenai persoalan “dasar” bagi Negara Indonesia Merdeka. Untuk itulah pada kata pembukaannya, ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar Negara Indonesia merdeka tersebut. Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah Mr. Muh. Yamin. Pada hari pertama persidangan pertama tanggal 29 Mei 1945, Muh. Yamin mengemukakan lima “Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut :

1.Peri Kebangsaan;

2. Peri Kemanusiaan;

3.Peri Ke-Tuhanan;

4.Peri Kerakyatan;

5.Kesejahteraan Rakyat.

Dua hari kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo mengajukan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah sebagai berikut :

1.persatuan

2.kekeluargaan

3.keseimbangan

4.musyawarah

5.keadilan sosial

Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan itulah Ir. Sukarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”. Keistimewaan pidato Ir. Sukarno adalah selain berisi pandangan mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka, juga berisi usulan mengenai nama bagi dasar negara, yaitu : Pancasila,Trisila, atau Ekasila. “Selanjutnya sidang memilih nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Lima dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Sukarno adalah sebagai berikut :

1.Kebangsaan Indonesia;

2.Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;

3.Mufakat atau demokrasi

4.Kesejahteraan sosial;

5.Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Persidangan pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang tersebut belum menghasilkan keputusan akhir mengenai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya diadakan masa “reses” selama satu bulan lebih. 

Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 orang. Oleh karena itu panitia ini juga disebut sebagai Panitia Sembilan. Anggota-anggota Panitia Sembilan ini adalah sebagai berikut :

1.Ir. Sukarno

2.Drs. Moh. Hatta

3.Muh. Yamin

4.Mr. Ahmad Subardjo

5.Mr. A.A. Maramis

6.Abdulkadir Muzakkir

7.K.H. Wachid Hasyim

8.K.H. Agus Salim

9.Abikusno Tjokrosujoso.

Musyawarah dari Panitia Sembilan ini kemudian menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Oleh Muh.Yamin rumusan itu diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan draft dasar negara Indonesia Merdeka itu adalah:

1.Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;

2.(menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;

3.Persatuan Indonesia;

4.(dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

5..(serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2). Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli- 17 Juli 1945)

Pada tanggal 10 Juli 1945 dibahas Rencana Undang-undang Dasar, termasuk soal pembukaan atau preambule-nya oleh sebuah Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno dan beranggotakan 21 orang. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi preambule (pembukaan) yang diambil dari Piagam Jakarta.

Selanjutnya panitia tersebut membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo dengan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim danSukiman. Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahasanya olehPanitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim danSupomo.

Persidangan kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka menerima laporan Panitia Perancang Undang-undang Dasar. Ir. Sukarno selaku ketua panitia melaporkan tiga hasil, yaitu :

1.    Pernyataan Indonesia Merdeka;

2.    Pembukaan Undang-undang Dasar;

3.    Undang-undang Dasar (batang tubuh);

C.   PEMBENTUKAN PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai). Sebanyak 21 anggota PPKI yang terpilih tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang berada di bawah pemerintahan Tentara Keenambelas, tetapi juga dari berbagai pulau, yaitu : 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil (Nusatenggara), seorang dari Maluku dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Ir. Sukarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai wakil ketuanya. Sedangkan Mr. Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasehatnya.

Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa para anggota PPKI tidak hanya dipilih oleh pejabat di lingkungan Tentara Keenambelas, akan tetapi oleh Jenderal Besar Terauci sendiri yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara.

Dalam rangka pengangkatan itulah, Jenderal Besar Terauci memanggil tiga tokoh Pergerakan Nasional, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka berangkat menuju markas besar Terauci di Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalat pada  tanggal 12 Agustus 1945 Jenderal Besar Terauci menyampaikan kepada ketiga tokoh itu bahwa Pemerintah Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

Ketika ketiga tokoh itu berangkat kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah dibom atom oleh Sekutu di kota Hirosima dan Nagasaki. Bahkan Uni Soviet mengingkari janjinya dan menyatakan perang terhadap Jepang seraya melakukan penyerbuan ke Manchuria. Dengan demikian dapat diramalkan bahwa kekalahan Jepang akan segera terjadi. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945 Sukarno-Hatta tiba kembali di tanah air. Dengan bangganya Ir. Sukarno berkata : “Sewaktu-waktu kita dapat merdeka; soalnya hanya tergantung kepada saya dan kemauan rakyat memperbarui tekadnya meneruskan perang suci Dai Taoini. Kalau dahulu saya berkata ‘Sebelum jagung berbuah, Indonesia akan merdeka : sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka, sebelum jagung berbuah.” Perkataan itu menunjukkan bahwa Ir. Sukarno pada saat itu belum mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu.

Nama-nama Anggota PPKI

No	Nama anggota dalam EYD	Tempat kelahiran	Tanggal kelahiran	Pekerjaan / Jabatan
1.	Anang Abdul Hamidan	Rantau, Kalsel	25 - 02 - 1909	Penanggung jawab Kalimantan Raya kemudian Borneo Shimbun
2.	Andi Pangeran Pettarani	Gowa, Sulsel	14 - 04 - 1903	Bontonompo (Gowa) dan Arung Macege (Bone)
3.	Bandoro Pangeran Hario Purubojo	Yogyakarta	25 - 06 - 1906	Pembesar Kawedanan Kori Kraton Yogyakarta, Angg Tyuuoo Sangi In
4.	Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo	Solo	13 - 10 - 1905	Ajudan Sri Susuhunan Surakarta
5.	Dr. G.S.S.J. Ratulangie	Tondano, Minahasa	05 - 11 - 1890	Peg Kantor Chosasitu Jakarta dan Makasar (Sw)
6.	Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat	Yogyakarta	21 - 04 - 1879	Angg Tyuuoo Sangi In, Pertanian di Bulak Ngalaran Walikukun Kab Ngawi
7.	Dr. M. Amir	Talawi, Sawahlunto, Sumbar	27 -01 - 1900	Dokter Pribadi Sultan Langkat Tanjungpura Sumut
8.	Drs. Muhammad Hatta	Bukit Tinggi, Sumbar	12 - 08 - 1902	Angg Tyuuoo Sangi In, Wa Ketua Hookoo Kaigi Jawa Hookookai
9.	Drs. Yap Tjwan Bing	Solo	31 - 10 - 1910	Pengelola Apotek Suniaraya
10.	Haji Abdul Wahid Hasyim	Jombang	12 - 02 - 1913	Berniaga, Penasehat Kantor Penyelidikan Surabaya
11.	Haji Teuku Mohammad Hasan	Pidie, Aceh	04 - 04 - 1906	Peg Kantor Gubernur Medan
12.	Ir. Sukarno	Surabaya	06 - 06 - 1901	Penasehat Tyuuoo Sangi In, Sango Soomubu Jakarta
13.	Ki Bagus Hadikusumo	Yogyakarta	xx - xx - 1890	Angg Tyuuoo Sangi In, Ketua Muhammadiyah
14.	Ki Hajar Dewantara	Paku Alaman, Yogyakarta	08 - 05 - 1889	Angg Tyuuoo Sangi In Soomu Jawa Hookookai Yogyakarta
15.	Mas Sutarjo Kartohadikusumo	Kunduran, Blora	22 - 10 - 1892	Syuutyookan Jakarta
16.	Mr. Abdul Abbas	Diskie, Binjai, Sumut	11 - 08 - 1906	Angg Tyuuoo Sangi In Sumatera
17.	Mr. I Gusti Ketut Puja	Singaraja, Bali	19 - 05 - 1908	Giyozei Komon (Sunda Minseibu)
18.	Mr. Raden Ahmad Subarjo	Krawang	23 - 03 - 1897	Pem bag Informasi Gunseikanbu cabang I Jakarta
19.	Mr. Raden Iwa Kusuma Sumantri	Ciamis	31 - 05 - 1899	Bekas hakim Keizei Hooin Makassar
20.	Mr. Raden Kasman Singodimejo	Kalirejo, Purworejo	25 - 02 - 1908	Dai Dantyoo PETA Jakarta
21.	Mr. Yohanes Latuharhary	Saparua, Ambon	06 - 07 - 1900	Peg. Somubu Jakarta
22.	Muhammad Ibnu Sayuti Melik	Yogyakarta	25 - 11 - 1908	Pemred Surat Kabar Sinar Baru Semarang
23.	Prof. Dr. Mr. Raden Supomo	Sukoharjo, Solo	22 - 01 - 1903	Pem. Hooki Kyoku, Angg Saikoo Hooin
24.	Raden Abdul Kadir	Binjai, Sumut	06 - 06 - 1906	Opsir PETA
25.	Raden Adipati Wiranatakusuma	Bandung	08 - 08 - 1888	Bupati Bandung
26.	Raden Oto Iskandardinata	Bojongsoang, Kab Bandung	31 - 03 - 1897	Angg Tyuuoo Sangi In, Zissenkyokutyoo Jawa Hookookai Jakarta.
27.	Raden Panji Suroso	Porong, Sidoarjo	03 - 11 - 1893	Wa Ketua Syuu Hookoo Kai Malang